 |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). |
Jakarta (F86) – Polri terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog, Polri berupaya memutus mata rantai tengkulak serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan diikuti secara daring oleh seluruh Gugus Tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng mengungkapkan, Rakor ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun sebelumnya. Salah satu capaian penting adalah keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan. Melalui sinergi bersama Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi keterbatasan modal petani.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis (Polda Jawa Barat), di mana petani memperoleh pembiayaan untuk kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan komitmen perbankan nasional dalam mendukung sektor pertanian.
“Pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung,” jelas Danang.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga memberi perlindungan harga agar petani tidak terjebak permainan tengkulak. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga yang berpihak pada petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan jaminan pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung Indonesia.(Red).
