Batam — Krisis air bersih yang terus melanda Kota Batam dinilai sudah berada pada kondisi serius dan membutuhkan langkah tegas dari pemerintah daerah serta BP Batam.(01/09/2026)
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepri, Ismail Ratusimbangan, meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan pelayanan air bersih berlarut-larut.
Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Kalau pemerintah daerah dan BP Batam tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, harus berani mengevaluasi sistem pengelolaannya dan mengembalikannya kepada badan usaha yang profesional seperti sistem sebelumnya saat dikelola ATB,” ujar Ismail.
Ia menyoroti persoalan distribusi air yang dalam dua tahun terakhir dinilai semakin buruk. Gangguan pasokan bahkan disebut dapat berlangsung hingga berminggu-minggu, sehingga mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
Ismail menegaskan, pengelolaan air bersih seharusnya mengutamakan pelayanan publik, bukan semata-mata orientasi keuntungan. Karena itu, BP Batam dinilai perlu mengevaluasi total kinerja pengelola air dan mempertimbangkan pengelola profesional yang mampu menjamin kontinuitas pasokan.
“Setiap kali terjadi masalah, penanganannya membutuhkan waktu lama. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban karena kebutuhan air bersih tidak terpenuhi,” katanya.
Menurut Ismail, persoalan tersebut harus segera diselesaikan sebelum berdampak lebih luas terhadap perkembangan Batam. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat akan otomatis mendorong kebutuhan air bersih semakin besar.
“Sudah waktunya BP Batam mengambil langkah tegas. Jangan sampai krisis air hari ini menjadi masalah yang jauh lebih besar bagi Batam di masa depan,” tegasnya.
(DD)
